Selasa, 19 Oktober 2010

surat gugatan class action

KANTOR HUKUM ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM
RICKY CANDRA, S.H. & PARTNERS
JL. KALIWIRU II/28 SEMARANG
 

         Kendal, 20 September 2010.
Nomor            : 129/GPK/RCP/IX/2010.
Lampiran       : Terlampir.
Perihal           : Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kendal
Di Kabupaten Kendal.


Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1.      Ricky Candra Gunawan, S.H.
2.      Yulius Mario Ardana, S.H., MH. Kes.
3.      Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn.
Ketiganya Advokat pada Kantor Hukum Advokat/Konsultan Hukum Ricky Candra, S.H. dan Patners di Jl. Kaliwiru II No. 28, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2010 terlampir, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendiri maupun bersama-sama mewakili kepentingan warga Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal yang diwakili oleh wakil kelompoknya yaitu :
1.   Nama                   : Tuan Ganda Olivianus Sagala
      Umur                    : 53 Tahun
Pekerjaan            : Petani Tambak
Alamat                  :  Desa Mangunharjo, RT. 01/RW. 03, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.
2.   Nama                   : Tuan Bagus
      Umur                    : 46 Tahun
Pekerjaan            : Petani
Alamat                  : Desa Weleri, RT. 03/RW. 05, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.
3.   Nama                   : Tuan Agus Tri Wardana
      Umur                    : 56 Tahun
Pekerjaan            : Petani Tambak
Alamat                  : Desa Cepiring, RT. 01/RW. 01, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.
Wakil kelompok tersebut di atas mewakili anggota kelompoknya yang berasal dari tiga desa yaitu Desa Mangunharjo, Desa Weleri, dan Desa Cepiring yang terletak di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.
Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap :
PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI) yang diwakili oleh Direktur PT. Kayu Lapis Indonesia, beralamat di JL. Adi Sucipto, PO BOX 29, Surakarta yang selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT.
Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :
1.      Bahwa PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI) dalam hal ini selaku pihak Tergugat adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jl. Adi Sucipto, PO BOX 29, Surakarta mempunyai sebuah pabrik/industri kayu di Desa Mangunharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.
2.      Bahwa pabrik yang dimiliki oleh Tergugat tersebut mulai dibangun pada tahun 1976 dan mulai beroperasi tahun 1975.
3.      Bahwa produksi utama dari PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI) dalam hal ini selaku pihak Tergugat berupa plywood, black board, swan timber, polyster dan timber processing.
4.      Bahwa Tergugat dalam produksinya menggunakan bahan-bahan kimia berupa oli pelumas, glue untuk lem, urea, phenol, melamine, formalin, methanol, amonia, Na OH dan lain-lain. Dimana seluruh bahan-bahan ini tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
5.      Bahwa Tergugat dalam hal ini telah membuang limbah cairnya berupa B3 tanpa melalui IPAL yang memenuhi syarat baku mutu, yaitu dilakukan melalui saluran pada saat air pasang. Hal ini diatur dalam Pasal 69 ayat 1 huruf f Undang-udang No. 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6.      Bahwa Tergugat telah melakukan pembelokan sungai wakak melebihi batas yang disepakati/diijinkan oleh Proyek irigasi  Semarang Barat (PSIB), yaitu dari ± 150 m yang diijinkan menjadi kurang lebih ± 1,6 km kearah timur dengan sudut 90º. Dengan cara demikian maka terjadi penggabungan aliran sungai  Wakak dan sungai Plumbon , sehingga arus sungai menjadi lebih besar. Akibatnya terjadi pusaran air di muara pantai, pengikisan tanah disebelah timur sungai Plumbon, penggerusan tanah tambak, dan hancurnya tanggul sungai Plumbon.
7.      Bahwa Tergugat telah melakukan reklamasi laut  dari ± 100 m yang dijinkan Pemkab Kendal menjadi ± 500 m, akibatnya terjadi perubahan pola arus air laut baik dari segi kecepatan maupun arahnya, akibat selanjutnya terjadi sedimentasi dan pendangkalan di bagian barat dan menutup muara sungai sebagai  pintu pergantian air untuk keperluan tambak, sedangkan di bagian timur terjadi pengikisan karena arus air terhalang bangunan reklamasi tersebut.
8.      Bahwa Tergugat telah melakukan pengerukan tanah sebelah timur pabrik untuk log pond, akibatnya pasir-pasir sekitar lokasi yang seharusnya menjadi penahan gelombang menjadi hilang terbawa air menuju log pond yang permukaannya lebih rendah.
9.      Bahwa selama 2 tahun terakhir antara 2008 sampai dengan 2009, baik dalam pengembangan pabrik maupun produksinya Tergugat telah mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan dengan membuang limbah cairnya B3 terutama pada bagian sebelah timur pabrik yaitu Desa Mangunharjo, Desa Weleri dan Desa Desa Cepiring.
10. Bahwa warga Desa Mangunharjo, Desa Weleri dan Desa Cepiring memiliki mata pencaharian yang sebagian besar ialah petani tambak ikan/udang dan petani sawah.
11. Bahwa akibat kerusakaan lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan :
a.      37 orang kehilangan pekerjaan karena tambaknya hilang (23 Ha tembak hilang);
b.      106 Ha tambak milik 142 orang mengalami rusak parah;
c.      48,5 Ha tambak milik 65 orang mengalami rusak ringan;
d.      17,5 Ha sawah milik 51 orang mengalami rusak; dan
e.      101 Ha tambak undang milik 123 orang, meskipun tidak mengalami kerusakaan, tetapi mengalami penurunan produktivitas secara drastis karena tercemar limbah bahan kimia.
f.        Sehingga total warga yang menderita kerugian adalah 418 orang.
12. Bahwa pihak yang paling menderita adalah Petani Tambak ikan/udang dan Petani. Dimana ada yang kehilangan pekerjaannya, tambaknya rusak parah dan rusak ringan, sawah mengalami kerusakaan dan ada pula tambak udang yang mengalami penurunan jumlah produksi yang cukup drastis akibat pencemaram lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini.
13. Bahwa dengan tercemarnya Sungai Plumbon, warga yang tinggal di Desa Mangunharjo, Desa Weleri dan Desa Cepiring tidak lagi bisa menggunakan sungai tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari terutama dalam hal mencari nafkah. Selain itu pula warga di tiga desa tersebut dihantui rasa cemas karena pengeluaran rumah tangganya membengkak sedangkan beberapa warga telah kehilangan sumber penghasilannya.
14. Bahwa akibat pencemaran lingkungan di Sungai Plumbon merupakan kelalaian Tergugat yang tidak membangun IPAL sebagaimana disyaratkan dalam Undang-udang No. 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
15. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
16. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat segera membangun IPAL yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan setelah adanya putusan Pengadilan.
17. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan ganti rugi terhadap pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga serta segala kerugian yang timbul akibat tercemarnya Sungai Plumbon serta menuntut agar Tergugat mengembalikan fungsi atau melakukan pemulihan lingkungan di Sungai Plumbon seperti sedia kala. Hal ini diatur dalam Pasal 54 Jo. 87 ayat 1 Undang-udang No. 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
18. Bahwa Penggugat menuntut ganti rugi sebagai berikut :
Ø      Penghasilan 1 Ha Tambak dalam setiap kali panen    = Rp 15.000.000
Ø      Penghasilan 1 Ha sawah dalam setiap kali panen       = Rp 35.000.000
a.      Petani Tambak yang kehilangan pekerjaan
Dengan rincian :
-          Penghasilan 1 Ha Tambak         =       Rp 15.000.000
-          Kerugian selama 2 tahun           =       Rp 15.000.000 X 2 Tahun
                                                                        Rp 30.000.0000
-     Kerugian immaterial/orang          =      Rp 100.000.000

b.   Petani Tambak yang mengalami rusak parah
      Dengan rincian :
-     Mengalami penurunan menjadi         =          Rp 15.000.000-2.000.000
-          Kerugian selama 2 tahun yang          =          Rp 13.000.000 X 2 tahun
diderita sekitar                                        Rp 36.000.000 
-     Kerugian immaterial/orang      =          Rp 55.000.000
c.   Petani Tambak yang mengalami rusak ringan
      Dengan rincian :
-     Mengalami penurunan menjadi =      Rp15.000.000-11.000.000
-          Kerugian selama 2 tahun yang =       Rp 4.000.000 X 2 tahun
diderita sekitar                                        Rp 8.000.000 
-     Kerugian immaterial/orang      =          Rp 20.000.000
d.   Petani sawah yang mengalami rusak
Dengan rincian :
-     Mengalami penurunan menjadi         =          Rp 35.000.000-3.000.000
-          Kerugian selama 2 tahun yang          =          Rp 32.000.000 X 2 tahun
diderita sekitar                                        Rp 64.000.000 
-     Kerugian immaterial/orang         =       Rp 15.000.000
e. Petani tambak Undang yang tidak mengalami kerusakaan, tidak mengalami penurunan produktivitas secara drastis karena tercemar limbah bahan kimia.
Dengan rincian :
-     Mengalami penurunan menjadi         =          Rp 15.000.000-2.000.000
-          Kerugian selama 2 tahun yang          =          Rp 13.000.000 X 2 tahun
diderita sekitar                                        Rp 26.000.000 
-     Kerugian immaterial/orang         =       Rp 15.000.000
19. Bahwa pemberitahuan kepada anggota kelompok akan dilakukan dengan beberapa cara yaitu :
a.      Para wakil kelompok akan menghubungi secara langsung setiap anggota kelompoknya.
b.      Melalui Media Cetak dan Elektronik berupa koran atau radio.
c.      Melalui papan pengumunan yang akan di tempel di Kantor Pengadilan Negeri Kendal, Kantor Kecamatan Kaliwungu dan Kantor Desa Mangunharjo, Desa Weleri dan Desa Desa Cepiring.
20. Bahwa adapun mekanisme pendistribusian ganti rugi ini sebagai berikut :
a.   Pendistribusian ganti rugi akan dilakukan secara tunai melalui Camat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dengan membentuk sebuah tim pendistribusian berjumlah 3 orang yang terdiri dari masing-masing wakil kelompok dari Desa Mangunharjo, Desa Weleri dan Desa Cepiring.
b.   Pendistribusian dilaksanakan 3 hari setelah dana ganti rugi dicairkan.
c.   Pendistribusian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kaliwungu.
d.   Pendistribusian dilakukan dengan menggunakan nomor antrian supaya tetap aman, tertib dan terkendali.
21. Bahwa agar Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam memenuhi kewajibanya untuk membayar ganti rugi, membangun IPAL dan mengembalikan fungsi Sungai Plumbon atau melakukan pemulihan lingkungan di Sungai Plumbon seperti sedia kala, maka Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat yang besarnya uang paksa (dwangsom) diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap hari terlambat memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap seperti yang diatur dalam Pasal 87 ayat 3 dan 4 Undang-udang No. 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
22. Bahwa Penggugat juga memohon agar Tergugat meminta maaf dan mengumumkan putusan ini pada 4 media cetak yaitu koran Suara Merdeka, Kompas, Media Indonesia dan Tempo selama 3 hari berturut-turut, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.
23. Bahwa Penggugat juga memohon putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) hal ini didasarkan atas bukti bahwa Tergugat telah membuang limbah cair B3 tanpa melalui IPAL sehingga terjadinya pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, meskipun terhadap putusan ini diajukan verzet, banding atau kasasi.
24. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini karena telah melakukan pencemaran lingkungan di Sungai Plumbon pada bagian sebelah timur pabrik yaitu Desa Mangunharjo, Desa Weleri dan Desa Desa Cepiring, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kendal berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMAIR :
1.      Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2.      Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah cairnya berupa B3 tanpa melalui IPAL di Sungai Plumbon pada bagian sebelah timur yaitu di Desa Mangunharjo, Desa Weleri dan Desa Desa Cepiring.
3.      Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk segera membangun IPAL yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan setelah adanya putusan pengadilan.
4.      Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi terhadap pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga serta segala kerugian yang timbul akibat tercemarnya Sungai Plumbon sebagai berikut :
a.      Petani tambak yang kehilangan pekerjaan karena tambaknya sebesar Rp 30.000.0000 perorang dan kerugian immateriil Rp 100.000.000 perorang.
b.      Petani tambak yang mengalami rusak parah sebesar Rp 36.000.000  perorang dan kerugian immateriil Rp 55.000.000 perorang.
c.      Petani tambak orang mengalami rusak ringan sebesar Rp 8.000.000 dan kerugian immateriil Rp 20.000.000 perorang.
d.      Petani sawah yang mengalami rusak sebesar Rp 64.000.000  dan kerugian immateriil Rp 15.000.000 perorang.
e.      Petani tambak undang, meskipun tidak mengalami kerusakaan, tetapi mengalami penurunan produktivitas secara drastis karena tercemar limbah bahan kimia sebesar Rp 26.000.000 dan kerugian immateriil Rp 15.000.000 perorang.
5.      Menghukum Tergugat agar mengembalikan fungsi atau melakukan pemulihan lingkungan di Sungai Plumbon seperti sedia kala.
6.      Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat yang besarnya uang paksa (dwangsom) diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap hari terlambat memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7.      Menghukum Tergugat untuk meminta maaf dan mengumumkan putusan ini pada 4 media cetak yaitu koran Suara Merdeka, Kompas, Media Indonesia dan Tempo selama 3 hari berturut-turut, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
8.      Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun terhadap putusan ini diajukan verzet, banding atau kasasi.
9.      Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
SUBSIDIAIR :
Apabila Pengadilan Negeri Kendal berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Demikian gugatan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

  Kendal, 20 September 2010.

    Hormat,
Kuasa Penggugat

 Ricky Candra Gunawan, S.H.

   Yulius Mario Ardana, S.H., MH.Kes.

    Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn.

2 komentar:

  1. pak tolong beri contohnya surat kuasa khusus untuk class action ya..

    BalasHapus
  2. boss, minta alamat emailmu. Maxie 2007.

    BalasHapus