Minggu, 24 Oktober 2010

Peraturan Perusahaan

PT. MATAHARI TERBIT
MUKADIMAH
Puji dan Syukur Kehadirat TUHAN YANG MAHA ESA karena atas berkat dan rahmat-Nyalah Peraturan Perusahaan ini dapat tersusun. Hal ini didasari Peraturan Perusahaan merupakan sarana yang penting dalam mewujudkan hubungan Industrial Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena selain mengatur hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan hubungan industrial harus pula mencerminkan tujuan bersama perusahaan dan pekerja yang dilandasi oleh kepentingan bersama.
Hubungan perusahaan dan pekerja sangat penting, tidak ada tujuan-tujuan perusahaan yang dapat dicapai tanpa pengabdian dan tidak ada perbaikan/kemajuan taraf hidup pekerja tanpa keberhasilan perusahaan.
Pekerja merupakan salah satu unsur penentu bagi kelangsungan/kemajuan perusahaan dan sebaliknya kelangsungan kerja merupakan perkembangan serta kesejahteraan yang menjadi hak dari pekerja dimana hal ini diperoleh melalui keberhasilan perusahaan.
Pengertian-pengertian tersebut kiranya sesuai dan selaras dengan jiwa Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai upaya menjawab hal dimaksud diatas, maka disusunlah pedoman mengenai peraturan dan tata tertib kerja, pengupahan, jaminan/kerja sosial, hubungan pekerja dan syarat-syarat kerja dan dimuat dalam suatu peraturan perusahaan.
Bahwa Peraturan Perusahaan ini akan dilaksanakan berdasarkan azas-azas sebagai berikut :
1.      Pengakuan serta penghargaan atas kodrat serta harkat manusia, yang diberkati dengan akal budi dan harga diri. Oleh karena itu, setiap pekerja berhak mengembangkan kemampuan dan keterampilan kerjanya, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas kerjanya.
2.      Pekerjaan sebenarnya bersifat kolektif, dalam arti dikerjakan secara bersama-sama ataupun secara keterkaitan. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi harkatnya sebagai individu, seorang pekerja terikat dalam suatu kerja sama kelompok, baik secara vertikal (hirarki organisasi), maupun secara lateral (koordinatif)
3.      Sesuai dengan perkembangan perusahaan, maka setiap pekerja diberi kesempatan untuk mengembangkan kariernya, sesuai dengan kemampuan dan prestasi kerjanya, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan paham politik.
4.      Sesuai dengan harkatnya, pekerja berhak atas pengupahan, jaminan sosial dan perlindungan kerja yang layak. Maka atas dasar pemahaman tersebut di atas, dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Perusahaan, PT. MATAHARI TERBIT bersama Pekerja telah sepakat untuk merumuskan Peraturan Perusahaan.
























PERATURAN PERUSAHAAN NO. 001/PP/PT.MT/SMG/2010
TENTANG
PERATURAN PERUSAHAAN
Menimbang, bahwa untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis antara Perusahaan dan Karyawan demi terciptanya ketenangan dan kepuasaan bagi kedua belah pihak hingga dapat meningkatkan produktivitas, serta mengingat akan wewenang yang ada padanya berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, maka direksi PT. MATAHARI TERBIT dengan ini memutuskan menetapkan peraturan perusahaan sebagaimana tercantum di bawah ini.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.      Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang mengatur hubungan kerja, syarat-syarat kerja, kondisi kerja, serta hak-hak dan kewajiban.
2.      Perusahaan adalah PT. MATAHARI TERBIT, yang bergerak di bidang Konveksi, berkedudukan di Semarang, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 43, tanggal 7 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Yulius Mario Ardana, S.H.,M.Kn. di Semarang.
3.      Direksi adalah Terdiri dari Direktur Utama dan para direktur sebagaimana tertuang di dalam akta pendirian Perusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan bertanggungjawab kepada RUPS.
4.      Pimpinan Perusahaan adalah mereka yang karena jabatannya mempunyai tugas memimpin perusahaan.
5.      Pekerja adalah tenaga kerja yang diterima dan dipekerjakan di Perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerja yang dibuat oleh Perusahaan bersama pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menerima upah.
6.      Lingkungan Perusahaan adalah keseluruhan tempat yang berada di bawah penguasaan Perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.
7.      Pekerjaan adalah pekerjaan yang dijalankan oleh oleh karyawan untuk perusahaan dalam suatu hubungan kerja tertentu yang telah disepakati bersama dalam ikatan hubungan kerja.
8.      Keluarga pekerja adalah suami/isteri, ayah/ibu dan anak pekerja.
9.      Suami pekerja adalah satu orang suami dari perkawinan yang sah dan terdaftar.
10.  Isteri pekerja adalah satu orang isteri dari perkawinan yang sah dan terdaftar.
11.  Anak pekerja adalah anak pertama, kedua dan ketiga karyawan dari isteri sah yang menjadi tanggungannya, belum bekerja dan belum menikah serta berusia di bawah 21 Tahun.
12.  Upah adalah pendapatan pekerja terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap yang berhak diterimanya.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari Peraturan Perusahaan ini adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang baik, mengatur kewajiban dan hak karyawan terhadap Perusahaan ataupun sebaliknya sehingga terwujud ketenangan kerja dan produktivitas kerja maksimal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Perusahaan
Peraturan Perusahaan ini mengatur hal-hal yang bersifat umum. Yang bersifat khusus dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Perusahaan ini akan diatur dengan Peraturan lain.
Sepanjang suatu hal tidak diatur dalam Peraturan Perusahaan ini atau dalam peraturan lain yang dikeluarkan oleh perusahaan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.




BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pasal 4
Hak dan Kewajiban Pengusaha
Hak Pengusaha :
1.      Pengusaha berhak untuk memberikan perintah atau instruksi kepada pekerja sehubungan dengan pekerjaan.
2.      Pengusaha berhak sepenuhnya atas hasil kerja yang dilakukan oleh pekerja.
3.      Pengusaha berhak memberikan sanksi kepada pekerja yang telah melakukan pelanggaran tata tertib.
Kewajiban Pengusaha :
1.      Pengusaha wajib memberikan imbalan kepada pekerja berupa upah, tunjangan dan pendapatan lain yang ditetapkan sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.
2.      Pengusaha wajib memberikan waktu dan hari istirahat kerja serta cuti kepada pekerja.
3.      Pengusaha wajib memberikan atas penggantian biaya perawatan dan pengobatan atas penyakit yang diderita sesuai peraturan yang berlaku.
4.      Pengusaha wajib menyertakan pekerja dalam program JAMSOSTEK yang meliputi Jaminan Keselamatan Kerja, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua  sesuai Undang-undang No. 3 tahun 1992 Tentang JAMSOSTEK.
5.      Pengusaha wajib memberikan bantuan hukum kepada pekerja yang terkena tindakan hukum oleh pihak yang berwajib dalam menjalankan tugasnya.

Bagian Kedua
Pasal 5
Hak dan Kewajiban Pekerja
Hak pekerja:
1.      Setiap pekerja berhak atas imbalan berupa upah, tunjangan dan pendapatan lain yang ditetapkan sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.
2.      Setiap pekerja berhak atas waktu dan hari istirahat kerja serta cuti.
3.      Setiap pekerja berhak atas penggantian biaya perawatan dan pengobatan atas penyakit yang diderita sesuai peraturan yang berlaku.
4.      Setiap pekerja diikutsertakan dalam program program JAMSOSTEK yang meliputi Jaminan Keselamatan Kerja, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua  sesuai Undang-undang No. 3 tahun 1992 Tentang JAMSOSTEK.
5.      Setiap pekerja yang terancam dan atau terkena tindakan hukum oleh pihak yang berwajib dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh Perusahaan, berhak memperoleh bantuan hukum dari Perusahaan atas biaya perusahaan.
Kewajiban Pekerja :
Setiap pekerja wajib menaati dan mematuhi tata tertib yang tertera dalam peraturan perusahaan ini.

BAB III
HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Pasal 6
Penerimaan Pekerja
1.      Pimpinan Perusahaan dalam menerima pekerja sesuai dengan keperluannya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.      Persyaratan umum calon pekerja adalah:
  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun sesuai akta kelahiran atau tanda kenal lahir;
  3. Mempunyai KTP ketika melamar;
  4. Berbadan sehat dan berjiwa sehat berdasarkan surat keterangan kesehatan dari Dokter;
  5. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian; dan
  6. Lulus test yang diadakan oleh perusahaan.
3.      Persyaratan khusus sesuai dengan tuntutan dan spesifikasi pekerjaan yang harus dipenuhi atau ditempuh oleh calon pekerja.
Bagian Kedua
Pasal 7
Perjanjian Kerja
1.   Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja
2.   Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
3.   Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.   Ada 2 (dua) jenis perjanjian kerja yaitu:
a.   Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
b.   Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

Paragraf 1
Pasal 8
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
1.   Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
3.   Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
4.   Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
5.   Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a.   Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b.   Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c.   Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d.   Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
6.   Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Pasal 9
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
1.   Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak hari pertama pekerja diterima bekerja di perusahaan.
2.   Masa percobaan dihitung sebagai masa kerja pekerja.
3.   Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pasal 10
Pengangkatan, Penempatan dan Pemindahan Pekerja
Pengangkatan dan penempatan Pekerja :
1.      Pekerja yang melewati masa percobaan dengan berhasil baik diangkat menjadi pekerja tetap dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.
2.      Pekerja yang diangkat ditempatkan pada jabatan/pekerjaan berdasarkan persyaratan jabatan, serta kemampuan yang dimilikinya dan kebutuhan Perusahaan.
Perpindahan Pekerja :
1.      Berdasarkan kebutuhan organisai, efisiensi dan produktivitas kerja, Perusahaan berwenang memindahkan pekerja dari suatu jabatan ke jabatan lainya atau dari satu jenis pekerjaaan ke jenis pekerjaan lainnya, atau dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
2.      Ketentuan mengenai pemindahan diatur oleh Pimpinan Perusahaan



Bagian Keempat
Pasal 11
Fasilitas Kerja
1.      Perusahaan menyediakaan peralatan kerja sesuai untuk digunakan pekerja dalam pelaksanaan kerjanya.
2.      Peralatan kerja adalah barang inventaris perusahaan untuk dipakai pada saat berkerja dan untuk keperluan dinas.
3.      Pekerja dilarang membawa peralatan kerja keluar kantor tanpa izin tertulis dari pimpinan perusahaaan.

Pasal 12
Tanda Pengenal Pekerja (badge)
1.      Setiap pekerja akan diberikan tanda pengenal diri (badge) dan merupakan inventaris Perusahaan yang penggunaan dan massa berlakunya diatur dan ditetapkan oleh Perusahaan.
2.      Tanda pengenal wajib dipakai oleh setiap pekerja selama berada di lingkungan perusahaan ataupun pada saat melaksanakan tugas di luar lingkungan perusahaan.
3.      Tanda pengenal dimaksud harus dipakai/diletakkan pada bagian sebelah kiri dari pakaian luar di antara bahu dan pinggang pekerja.

BAB IV
WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT
Bagian Kesatu
Pasal 13
Hari Kerja, Waktu Kerja dan Istirahat
1.      Hari kerja ditetapkan dalam seminggu adalah 7 hari kerja, yaitu senin sampai dengan hari minggu.
2.      Jam kerja adalah 40 Jam selama seminggu.
Jadwal jam kerja biasa setiap hari senin sampai dengan minggu dalam seminggu adalah sebagai berikut :
a.   Hari Senin sampai dengan Minggu     : Jam 08.30-17.30
      Istirahat                                               : Jam 12.00-13.00
b.   Kecuali Hari Jumat                             : Jam 08.30-17.30
      Isrirahat                                               : Jam 11.30.13.00
3.      Jadwal kerja kerja setiap hari dalam seminggu yang menyimpang dari ayat 2 tersebut akan dimintakan izin penyimpangan waktu kerja kepada Kantor Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.
4.      Hari Libur :
a.       Hari libur resmi adalah hari libur resmi berdasarkan ketetapan pemerintah.
b.      Hari libur perusahaan adalah hari kerja yang ditetapkan oleh pimpinan Perusahaan sebagai hari libur perusahaan berdasarkan surat keputusan direksi.
c.       Upah pada butir a dan b tersebut diatas, dibayar penuh.

Bagian Kedua
Pasal 14
Kerja Lembur
1.      Apabila Perusahaan memerlukan maka pekerja bersedia untuk melakukan kerja lembur dengan mengikuti Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.      Pekerjaan yang dilakukan lebih dari 40 jam seminggu adalah kerja lembur dan mendapat upah lembur.
3.      Pekerja wajib hadir pada waktu kerja yang ditetapkan, kecuali pada hari istirahat mingguan/hari libur resmi,hari libur perusahaan atau pada saat pekerja menjalankan hak cutinya.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Pasal 15
Cuit Haid dan Cuti Melahirkan
1.      Pekerja perempuan yang sedang haid tidak diwajiban bekerja pada hari pertama dan hari kedua waktu haid, dengan mendapatkan upah penuh. Dalam hal ini, yang bersangkutan harus memberitahukan pada atasan langsung.
2.      Pekerja perempuan yang akan melahirkan anak diberi cuti melahirkan selama satu setengah bulan sebelum saatnya melahirkan dan satu setengah bulan sesudah melahirkan. Perkiraan waktu melahirkan dibuktikan dengan surat keterangan bidan yang sah.
3.      Kepada pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan atau menggugurkan kandungan karena alasan medis yang dibuktikan dengan surat keterangan bidan, diberikan cuti maksimal selama satu setengah bulan sejak terjadinya keguguran tersebut.
4.      Pekerja perempuan yang hendak mengambil hak cuti melahirkan seperti ayat 2, wajib menyampaikan surat perohonan istirahat selambat lambatnya sepuluh hari sebelum waktu istirahat itu dimulai. Surat permohonan dimaksud harus disertai dengan surat keterangan bidan.

Paragraf 2
Pasal 16
Cuti Sakit
1.      Cuti sakit diberikan berdasarkan keterangan dokter perusahaan atau dokter lainnya, yang disahkan oleh dokter perusahaan terhadap pekerja yang terganggu kesehatannya, atau penyakitnya dinyatakan berbahaya bagi orang lain.
2.      Pekerja yang menderita sakit atau tidak masuk kerja melaporkan sakitnya kepada perusahaan selambat lambatnya pada hari kedua sakit dengan menyerahkan surat keterangan dokter.

Pasal 17
Cuti Tahunan
1.      Pekerja setelah menjalani masa kerja 12 (dua belas) bulan terus menerus berhak atas cuti tahunan selama dua belas hari kerja.
2.      Pekerja yang hendak menggunakan cuti tahunan wajib memberikan secara tertulis kepada perusahaan dengan mengisi formulir permohonan cuti yang telah disediakan dan disetujui oleh atasan masing-masing selambat-lambatnya seminggu sebelum cuti dimaksud.
3.      Cuti tahunan wajib digunakan dalam waktu enam bulan setelah haknya timbul.
4.      Apabila hak cuti tahunan tidak dilaksanakan seperti dimaksud ayat (3), maka hak cutinya dinyatakan tidak berlaku, kecuali atas kepentingan perusahaan dapat ditunda paling lambat sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya dengan pertimbangan pimpinan perusahaan.
5.      Perusahaan dapat mengatur cuti tahunan sebagai berikut:
a.       Sebanyak-banyaknya enam hari dinyatakan sebagai cuti masal
b.      Sisanya dapat digunakan  masing-masing pekerja menurut kepentingan yang waktunya disesuaikan kepentingan perusahaan.
6.      Dalam hal adanya kepentingan pekerja yang mendesak setelah bekerja minimal 1 (satu) tahun penuh, pekerja dapat meminta persetujuan tertulis dari pimpinan  perusahaan untuk mempercepat cutinya.
7.      Selama menjalankan cuti tahunan atau cuti lainya, pekerja tidak dibenarkan bekerja pada perusahaan lain. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindakan pelanggaran disiplin.

Pasal 18
Cuti Besar
1.      Pekerja yang telah mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun terus menerus dalam perusahaan, berhak atas cuti besar selama 22 (dua puluh dua) hari kerja.
2.      Cuti besar ini berlaku 5 (lima) tahun sekali dimana dalam pelaksanaanya perusahaan berhak mengatur atau menentukan waktu pengambilan cuti besar tersebut dengan memperhatikan masa berlakunya cuti besar.

Pasal 19
Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan
1.      Cuti diluar tanggungan perusahaan adalah ijin meninggalkan pekerjaan tanpa mendapatkan upah.
2.      Pekerja yang belum pernah menunaikan ibadah haji diberikan izin satu kali untuk menunaikan ibadah haji dengan jumlah hari izin sesuai persetujuan perusahaan, dan memperhatikan kewajaraan serta sesuai dengan perhitungan dan ketetapan Departemen Agama Republik Indonesia yaitu sebelum berangkat naik dan 2 (dua) hari setelah tiba di tanah air.
3.      Dalam hal pekerja harus menjalankan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, antara lain panggilan sidang/saksi dan lain-lain yang waktunya setiap satu kali ditentukan berdasarkan kebutuhan, wajib mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada pimpinan perusahaan dengan disertai bukti-bukti yang sah.
4.      Izin di luar ketentuan-ketentuan di atas merupakan cuti di luar tanggungan perusahaan dan tidak mendapatkan upah. Besar upah yang tidak dibayar adalah 1/22 sebulan untuk setiap hari cuti diluar tanggungan perusahaan kecuali hal-hal yang telah diluar tanggungan perusahaan kecuali hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

Paragraf 3
Pasal 20
Izin Meninggalkan Perusahaan
Pekerja diberikan izin meninggalkan pekerjaan untuk keperluan-keperluan tersebut dibawah ini :
a.       Pernikahan pekerja, diberikan izin 3 (tiga) hari kerja;
b.      Pernikahan anak sah pekerja diberikan izin 2 (dua) hari kerja;
c.       Istri sah pekerja melahirkan atau keguguran, diberikan izin 2 (dua) hari kerja;
d.      Anggota keluarga (suami/istri, orang tua /mertua atau anak karyawan sah meninggal dunia diberikan 3 (tiga) hari kerja;
e.       Menyunatkan/membaptiskan anaknya pekerja, diberikan izin 2 (dua) hari kerja; dan
f.       Mendapat musibah (bencana alam, kebakaran dan lain-lain) lamanya akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan Pimpinan Perusahaan.





BAB V
PENGUPAHAN
Bagian Kesatu
Pasal 21
Sistem Pengupahan
1.      Kebijakan dan pengaturan upah pekerja merupakan hak dan wewenang penuh pimpinan perusahaan.
2.      Penetapan upah pekerja dilakukan berdasarkan atas :
a.       Bobot pekerjaaan;
b.      Golongan jabatan; dan
c.       Kemampuan dimiliki sesuai persyaratan jabatan.
3.      Upah diberikan dalam jumlah serendah-rendahnya sesuai dengan ketentuah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.
4.      Upah dibayarkan sebulan sekali pada akhir bulan selambat-lambatnya satu hari kerja sebelum akhir bulan berjalan.
5.      Berdasarkan kemampuan Perusahaan, pimpinan perusahaan dapat mengadakan peninjauan upah, dan sebagai dasar untuk peninjauan upah tersebut adalah upah pokok.

Bagian Kedua
Pasal 22
Komponen Pengupahan
1.      Komponen upah pekerja terdiri atas :
a.       Upah Pokok
b.      Tunjangan Tetap
1)      Tunjangan Jabatan;
2)      Tunjangan Keluarga; dan
3)      Tunjangan Keahlian/fungsional.
c.       Tunjangan Tidak Tetap
1)      Tunjangan Makan;
2)      Tunjangan Transport; dan
3)      Tunjangan Komunikasi/operasional.
2.      Tunjangan jabatan diberikan kepada pekerja yang menempati jabatan struktural dalam perusahaan.
3.      Tunjangan keahlian/fungsional, diberikan kepada pekerja yang memiliki kemampuan teknis dan atau keterampilan sesuai bidang kerjanya yang dinilai baik oleh pimpinan perusahaan sehingga menghasilkan kualitas hasil kerja yang prima.
4.      Pemberian tunjangan keahlian/fungsional dievaluasi setiap satu bulan, jika dari evaluasi tersebut pekerja dinilai tidak dapat mempertahankan kemampuannya maka tidak mendapat tunjangan keahlian/fungsional.
5.      Tunjangan makan diberikan kepada pekerja untuk 1 (satu) kali makan dalam 1 (satu) hari.
6.      Tunjangan transport diberikan pekerja untuk perjalanan berangkat dan pulang kerja.
7.      Tunjangan komunikasi/operasional diberikan kepada pekerja yang menjalankan tugas tertentu yang dalam pelaksanakan kerja membutuhkan banyak komunikasi dengan klien/relasi perusahaan dan besarnya tergantung dari aktivitas pekerja tersebut.

Pasal 23
Upah Lembur
1.      Perhitungan upah kerja lembur adalah menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2.      Kerja lembur hanya didasarkan hanya atas surat perintah kerja lembur yang dibuat dan dilaporkan oleh atasan yang bersangkutan.
3.      Pekerja yang melaksanakan lembur selama empat jam atau yang jam lemburnya melalui jam makan normal (jam 12.00 atau jam 19.00 malam) akan diberi uang makan oleh perusahaan sebesar uang makan yang berlaku.
4.      Pada dasarnya jam lembur dihitung sesuai jumlah jam kerja lembur yang sesungguhnya dengan pembulatan sebagai berikut :
a.       Kurang dari 30 menit tidak dihitung.
b.      Lembur 30 menit atau lebih dihitung 1 jam.
5.   Upah lembur dibayar sesuai dengan peraturan pemerintah sesuai yang ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi No.Kep.102/Men/VI/2004 tertanggal 25 Juni 2004, dengan ketentuan sebagai berikut :
a.   Pada Hari Kerja Biasa
1)      Jam kerja lembur pertama : 1.5 ( satu setengah ) x upah sejam.
2)      Jam kerja lembur selebihnya : 2 ( dua ) x upah sejam.
b.   Pada Hari Istirahat Mingguan (Shift dan Non Shift) atau Hari Libur Resmi Pemerintah.
1)      Dalam batas 7 ( tujuh ) jam, untuk tiap jamnya : 2 (dua) x Upah sejam.
2)      Untuk 1 ( satu ) jam berikutnya ( = jam ke 8 ) : 3 (tiga) x Upah sejam.
3)      Untuk tiap jam selebihnya ( = jam ke 9 dst. ) : 4 (empat) x Upah sejam.

Pasal 24
Upah Selama Sakit
1.      Istirahat sakit dapat diberikan kepada pekerja yang menderita sakit sedemikian beratnya, sehingga tidak tidak dapat melakukan tugas dengan semestinya berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter atau Dokter Perusahaan.
Selama masa istirahat sakit, perusahaan membayar upah sebagai berikut :
a.       Untuk empat bulan pertama dibayar 100% dari upah.
b.      Untuk empat bulan kedua dibayar 75% dari upah.
c.       Untuk empat bulan ketiga dibayar 50% dari upah.
d.      Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum upah pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaan.
2.      Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan, pekerja belum juga sembuh, Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerjanya sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-udangan yang berlaku.





Pasal 25
Tunjangan Hari Raya
1.      Perusahaan memberikan tunjangan hari raya keagamaan 1 (satu) kali setahun kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya tiga bulan dan akan dibayarkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum hari raya keagamaan.
2.      Besarnya tunjangan hari raya keagamaan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) bulan upah.
3.      Bagi pekerja yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan akan diberikan tunjangan hari raya keagamaan sebesar perbandingan jumlah bulan masa masa kerjanya (secara proporsional).

Pasal 26
Bonus Akhir Tahun
Berdasarkan kemampuan perusahaan dan atas kebijakan pimpinan perusahaan, pada akhir tahun dapat diberikan bonus akhir tahun yang besarnya akan ditetapkan tersendiri.

BAB VI
JAMSOSTEK
Pasal 27
Umum
1.   Sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perusahaan mengikutsertakan seluruh pekerja dalam program JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).
2.   Bagi Pekerja Tetap akan diikut sertakan dalam Program JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) meliputi jaminan keselamtan kerja, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua dalam hubungan kerja.
3.   Bagi Pekerja tidak tetap akan diikut sertakan dalam program JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) meliputi jaminan keselamtan kerja, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

Pasal 28
Jaminan Keselamatan Kerja
1.      Setiap pekerja wajib menjaga keselamatan kerja dirinya dan pekerja lainnya serta mengikuti atau memenuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku.
2.      Setiap pekerja akan dilengkapi dengan pakaian dan perlengkapan kerja, harus bertanggung jawab terhadap kebersihan, keterampilan, kelengkapan maupun pemeliharaan pakaian dan perlengkapan kerja tersebut.
3.      Perusahaan wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja sesuai dengan stadart peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29
Jaminan Kecelakaan Kerja
1.      Setiap pekerja dilindungi terhadap kecelakaan yang mungkin terjadi pada waktu melaksaan tugasnya menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.      Setiap pekerja dilindungi terhadap kecelakaan yang mungkin terjadi diluar jam kerja, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan melalui JAMSOSTEK selain itu juga berlaku ketentuan PT. Asurasnsi Umum Bumi Putera Muda (BUMIDA) 1967.

Pasal 30
Jaminan Kematian
1.   Bila pekerja meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, di samping mendapatkan uang pesangon dan uang jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada keluarganya atau ahli warisnya diberikan:
a. Gaji/Upah dalam bulan yang sedang berjalan.
b. Uang duka.
c. Santunan kematian yang dilaksanakan melalui program jamsostek sesuai ketentuan perundangan yang berlaku Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang JAMSOSTEK.
2.   Bila pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja, di samping mendapatkan uang pesangon dan uang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku, kepada keluarga nya atau ahli warisnya diberikan:
  1. Gaji/Upah dalam bulan yang sedang berjalan.
  2. Uang duka.
  3. Santunan kecelakaan kerja yang dilaksanakan melalui program jamsostek sesuai ketentuan perundangan yang berlaku Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang JAMSOSTEK.
3.   Bila yang meninggal adalah istri /suami karyawan, anak karyawan, orang tua (bukan mertua) pekerja maka akan diberikan uang duka.
4.   Besarnya uang duka ditetapkan tersendiri berdasarkan keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31
Jaminan Hari Tua
1.      Perusahaan tetap berkewajiban mengikutsertakan program jaminan dana hari tua kepada pekerja agar memperoleh kesinambungan penghasilan pada hari tua setelah pekerja memasuki usia pesiun 55 (lima puluh lima) Tahun pada perusahaan.
2.      Setiap pekerja yang telah diangkat menjadi pekerja tetap, menjadi perserta program dana hari tua.

Pasal 32
Jaminan Kesehatan
1. Perusahaan menjamin terpeliharanya kesehatan pekerja dengan cara memberi penggantian biaya perawatan kesehatan.
2.   Yang dimaksudkan dengan perawatan kesehatan ialah usaha penyembuhan terhadap suatu penyakit atau gangguan kesehatan yang secara nyata dapat menghambat pekerja dalam melaksanakan tugasnya dan bukan usaha untuk menambah kekuatan kecantikan dan sebagainya.
3.   Perusahaan tidak memberikan penggantian biaya bagi pemeriksaan, perawatan dan pembelian obat-obatan, alat-alat dan lain sebagainya untuk:
  1. Perawatan kecantikan dan atau untuk keindahan tubuh; dan
  2. Perawatan penyakit menular seksual.
4.   Tunjangan kesehatan hanya diberikan kepada pekerja tetap, untuk pekerja kontrak akan diatur tersendiri.
5.   Jenis perawatan kesehatan yang diganti perusahaan adalah:
a.   Berlaku untuk pekerja dan keluarganya:
1)      Rawat jalan;
2)      Rawat inap; dan
3)      Biaya melahirkan
b.   Berlaku hanya untuk pekerja :
1)      Pembelian kacamata; dan
2)      General check up
6.   Yang dimaksud dengan keluarga adalah istri atau suami dan anak-anak paling banyak 3 (tiga) orang yang menjadi tanggungan pekerja, belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, belum menikah dan belum bekerja.
7.   Batasan biaya dan prosedur pelaksanaan tunjangan kesehatan diatur dalam Ketentuan khusus dan tersendiri.

BAB VII
KESEJAHTERAAN
Pasal 33
Koperasi Pekerja
1.      Dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja, perlu ditunjang adanya peningkatan kesejahteraan pekerja.
2.      Bahwa salah satu sarana penunjang ke arah peningkatan kesejahteraan tersebut, maka dikembangkan usaha bersama melalui koperasi pekerja.
3.      Perusahaan sesuai dengan kemampuannya akan mendorong serta membantu koperasi pekerja.



Pasal 34
Program Keluarga Berencana
1.      Program keluarga berencana adalah merupakan salah satu bagian untuk menunjang peningkatan  kesejahteraan pekerja. Untuk itu perlu peran serta secara aktif dari pihak pekerja maupun Perusahaan.
2.      Bahwa untuk melaksanakan program keluarga berencana tersebut, Perusahaan akan membantu sesuai dengan kemampuan yang ada.

Pasal 35
Latihan dan Pendidikan Pekerja
1.      Untuk meningkatkan dan menambah kemampuan pekerja serta untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan akan tenaga-tenaga terampil, Perusahaan sewaktu-waktu dapat mengadakan seleksi latihan yang dibiayai oleh perusahaan.
2.      Penentuan mengenai sifat atau jenis latihan/pendidikan, tempat serta jangka waktunya diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Direksi.

Pasal  36
Pembinaan Rohani
Dalam rangka pembinaan rohani bagi pekerja, maka Perusahaan memberikan bantuan sebagai berikut :
a.       Perusahaan memberikan kesempatan dan menyediakan fasilitas peribadatan bagi pekerja dilingkungan perusahaan.
b.      Memberikan bantuan kegiatan keagamaan yang  diadakan  oleh  pekerja  di lingkungan perusahaan.
c.       Dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama, Perusahaan memberikan kesempatan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Pasal 37
Seragam Kerja
1.      Perusahaan dapat menyediakan pekaian seragam untuk pekerja dan wajib dipakai oleh pekerja.
2.      Ketentuan mengenai pakaian seragam diatur dalam Surat Keputusan Direksi.
3.      Seragam kerja adalah barang pemberian Perusahaan untuk dipakai pada saat bekerja dan untuk keperluan dinas.

Pasal 38
Hadiah Pernikahan
1.   Perusahaan memberikan hadiah pernikahan kepada pekerja yang baru melangsungkan pernikahan.
2.   Untuk mendapatkan hadiah pernikahan, pekerja karyawan harus menyerahkan salinan akte nikah kepada bagian personalia.
3.   Besarnya tunjangan pernikahan ditetapkan tersendiri berdasarkan surat keputusan direksi.

Pasal 39
Hadiah Kelahiran
1.   Perusahaan memberikan hadiah kelahiran kepada pekerja yang anaknya baru lahir.
2.   Untuk mendapatkan hadiah kelahiran, pekerja harus menyerahkan salinan surat keterangan lahir kepada bagian personalia.
3.  Besarnya hadiah kelahiran ditetapkan tersendiri berdasarkan surat keputusan direksi.

Pasal 40
Pinjaman
1.   Untuk meringankan beban pekerja, perusahaan memberikan bantuan keuangan berupa pinjaman yang langsung dipotong dari upah, tanpa dikenai bunga bagi pekerja untuk keperluan yang dianggap penting dan mendesak.
2.   Pinjaman diberikan kepada pekerja yang telah bekerja minimal 6 (enam) bulan berturut-turut.




BAB VIII
TATA TERTIB DAN PELANGGARAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Pasal 41
Tata Tertib
1.   a.   Pekerja dilarang membawa senjata api, senjata tajam atau barang-barang yang membahayakan.
      b.   Pekerja dilarang minum minuman keras, mabuk ditempat kerja, membawa dan menyimpan serta menyalahgunakan narkotika/obat-obatan terlarang lainya
      c.   Pekerja dilarang melakukan perbuatan asusila.
      d.   Pekerja dilarang berjudi, berkelahi serta bertengkar.
      e.   Pekerja dilarang memasuki ruangan lain yang bukan bagiannya kecuali atas seijin atasan langsung.
2.   Pekerja dilarang mencatatkan kehadiran pekerja lain, merubah jam kerja pada kartu hadir baik secara manual maupun dengan menggunakan mesin absensi. Kartu hadir yang ditulis manual harus diparaf/disahkan  oleh atasan yang bersangkutan.
3.   Pekerja dilarang merokok ditempat tertentu di lingkungan Perusahaan.
4.   Pekerja dilarang mempergunakan barang-barang milik Perusahaan dan/atau perlengkapan milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
5.   Selama jam kerja pekerja dilarang menerima tamu pribadi tanpa seijin dari atasanya.
6.   Pekerja dilarang tidur pada saat jam kerja berlangsung.
5.      Pekerja dilarang membawa barang-barang milik Perusahaan keluar perusahaan, alat-alat kantor, dokumen atau fotocopy dokumen keluar Perusahaan tanpa ijin tertulis dari pimpinan perusahaan.
6.      Pekerja dilarang meminjamkan atau mengkaryakan barang-barang milik Perusahaan yang dipercayakan kepadanya.
7.      Pekerja dilarang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan lain, kecuali ijin dari Direksi.
8.      Pekerja dilarang mengcopy atau memperbanyak program komputer IT untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain diluar perusahaan.
9.      Pekerja dilarang mengcopy dan memperdagangkan rencana proyek Perusahaan.
10.  Pekerja dilarang mengcopy dan memperbanyak dokumen legal/hukum Perusahaan unuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain di luar Perusahaan.
11.  Hal-hal/perbuatan-perbuatan lainnya yang menurut Pimpinan Perusahaan dapat mendatangkan bahaya atau kerugian-kerugian yang menimpa orang, barang dan kepentingan Perusahaan.
12.  Pekerja wajib memakai tanda pengenal.
13.  Pekerja wajib meminta izin tertulis dari Pimpinan Perusahaan apabila datang sesudah jam kerja atau meninggalkan pekerjaan sebelum waktu kerja berakhir.
14.  Pekerja wajib melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai bidang pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan.
15.  Pekerja wajib melaksanakan semua perintah/instruksi yang diberikan oleh pimpinan perusahaan sehubungan dengan pekerjaannya.
16.  Pekerja wajib menyimpan semua keterangan yang dianggap sebagai rahasia perusahaan yang didapat oleh karena jabatanya maupun pergaulan di lingkungan perusahaan.
17.  Pekerja wajib menjaga kesopanan dan kesusilaan serta norma-norma pergaulan yang berlaku di dalam masyarakat.
18.  Pekerja wajib memelihara kebersihan di dalam lingkungan kerjanya masing-masing serta keterampilan dirinya.

Bagian Kedua
Pasal 42
Sanksi
1.      Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa :
a.       Peringatan
1)      Peringatan lisan, diberikan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk kasus kesalahan ringan yang masih dapat diperbaiki.
2)      Peringatan tertulis, berdasarkan laporan tertulis dari atasan langsung karyawan yang bersangkutan, personalia berhak memberikan surat peringatan tertulis. Peringatan tertulis dapat berupa :
a)      Peringatan I;
b)      Peringatan II; dan
c)      Peringatan III.
3)   Penindakan terhadap pelanggaran tata tertib perusahaan berupa surat peringatan tertulis seperti tercantum pada butir 2 diatas, tidak selalu harus mengikuti urutanya satu demi satu, akan tetapi dapat diberikan langsung Surat peringatan II atau Surat peringatan III (TERAKHIR) tergantung pada berat/ringan, jenis dan pengulangan pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja.
4)   Masing-masing Surat peringatan mempunyai masa berlaku selama 6 (enam) bulan dan apabila tenyata yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran lagi setelah mendapat Surat peringatan III, maka Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerjanya yang dilaksanakan sesuai prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b.   Sanksi administratif
Berupa pencabutan jabatan, pembebanan ganti rugi, penundaan kenaikan upah, pencabutan fasilitas-fasilitas tertentu dan sebagainya.
c.   Skorsing
1)      Skorsing adalah salah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan secara terpaksa tertentu dan sebagainya alasan :           
a)            Pemberian surat peringatan III yang diberikan kepada pekerja tidak membawa hasil.
b)            Untuk mencegah meluasnya pengaruh negatif yang diakibatkan oleh perilaku pekerja terhadap karyawan lainnya karena yang dapat diduga melakukan kesalahan/pelanggaran berat atau pimpinan perusahaan atau harta milik perusahaan.
c)            Dalam masalah dan situasi tertentu masih dibutuhkan perolehan penemuan bukti-bukti materiil atas kesalahan yang bersangkutan.
2)      Kepada pekerja yang terkena tindakan skorsing dibayarkan upah perbulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IX
PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 43
Penyelesaian Hubungan Industrial
1.      Jika seorang pekerja menganggap bahwa perlakuan terhadapnya bertentangan dengan Peraturan Perusahaan, pekerja yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhan atau pengaduannya kepada atasannya secara langsung untuk diselesaikan secara musyawarah
2.      Jika penyelesaian belum memuaskan baginya, maka pekerja tersebut dengan sepengetahuan atasannya dapat meneruskan keluhan/pengaduannya kepada atasan yang lebih tinggi dan  apabila penyelesaian kurang memuaskan baginya, maka pekerja tersebut dapat meneruskan keluhan/pengaduannya kepada bagian Personalia yang dalam hal ini  mewakili Pimpinan Perusahaan.
3.      Penyelesaian keluh kesah musyawarah untuk mufakat akan dilakukan penyelesaian secara bipartit antara perusahaan dan pekerja.
4.      Bila upaya penyelesaian di perusahaan belum juga dapat tercapai, dimintakan bantuan ke Kantor  Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB X
BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Pasal 44
Umum
1.      Perusahaan berusaha semaksimal mungkin agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja.
2.      Bila segala upaya telah ditempuh tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan, maka perusahaan akan menyelesaikannya berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3.      Hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan putus karena:
a.       Pekerja meninggal dunia;
b.      Pekerja mengundurkan diri;
c.       Pekerja mencapai usia pensiun (55 tahun);
d.      Pekerja sakit berkepanjangan;
e.       Pekerja melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja;
f.       Pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerja karena perusahaan menyalahi aturan;
g.      Pekerja ditahan oleh pihak berwajib;
h.      Perusahaan melakukan perubahan status, pekerja dan atau perusaahaan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja; dan
i.        Perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian
j.        Perusahaan tutup/pailit.
4.      Pekerja yang putus hubungan kerjanya dengan perusahaan dengan alasan apapun yang masih mempunyai hutang yang menjadi tanggungannya harus melunasinya sekaligus. Pemutusan hubungan kerja tidak membebaskan Pekerja yang bersangkutan dari kewajibannya melunasi hutang-hutang tersebut.

Bagian Kedua
Pasal 45
PHK Karena Pekerja Meninggal Dunia
Apabila pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerja secara otomatis putus.

Pasal 46
PHK Karena Pekerja Mengundurkan Diri
1.   Pekerja yang ingin memutuskan hubungan kerjanya dengan perusahaan, wajib mengajukan permintaan berhenti secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya. Permohonan tersebut diajukan kepada atasan langsung yang bersangkutan dengan tembusan kepada atasan yang lebih tinggi.
2.   Sebelum berhenti pekerja tersebut harus memenuhi syarat :
a.       Menyerahkan kembali semua milik perusahaan yang berada dalam penguasaannya dan atau di bawah tanggung jawabnya, yang meliputi seluruh barang inventaris dan surat-surat serta naskah-naskah lain baik dalam bentuk asli maupun rekaman;
b.      Melakukan serah terima pekerjaan dengan atasannya atau dengan pekerja lain yang ditunjuk oleh atasannya tersebut; dan
c.       Menyelesaikan hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban keuangan lainnya dengan perusahaan;
d.      Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
e.       Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Pasal 47
PHK Karena Mencapai Usia Pensiun
1.   Pekerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima)  tahun, akan diputuskan hubungan kerjanya dengan hormat dari perusahaan.
2.   Maksud dari perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja tersebut akan disampaikan secara tertulis oleh bagian personalia kepada pekerja yang bersangkutan.
3.   Pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan pada akhir bulan pada saat pekerja memasuki usia 55 (lima puluh lima)  Tahun.

Pasal 48
PHK Karena Sakit Berkepanjangan
Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah melampaui batas 12 (dua
belas) bulan kepada pekerja yang:
a.       Mengalami sakit berkepanjangan dan menurut keterangan dokter tidak sehat jasmani dan atau rohani untuk melanjutkan pekerjaan
b.      Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya

Pasal 49
PHK Karena Pelanggaran Peraturan Perusahaan
1.      Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan pekerja telah melakukan pelanggaran peraturan perusahaan atau telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :
a.       Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
b.      Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
c.       Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
d.      Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
e.       Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
f.       Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g.      Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
h.      Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
i.        Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiaka kecuali untuk kepentingan negara, atau melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2.      Pelanggaran peraturan perusahaan atau telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut :
a.       Karyawan tertangkap tangan;
b.      Ada pengakuan dari pekerja yang bersangkutan, atau bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Pasal 50
PHK Karena Perusahaan Menyalahi Aturan
Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja, dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
a.       Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam karyawan;
b.      Membujuk dan/atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c.       Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
d.      Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja;
e.       Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; dan/atau
f.       Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
Pasal 51
PHK Karena Pekerja Ditahan Pihak Berwajib
1.   Dalam hal pekerja ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan perusahaan, maka perusahaan tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut:
a.       untuk 1 (satu) orang tanggungan 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;
b.      untuk 2 (dua) orang tanggungan 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;
c.       untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah;
d.      untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih 50% (lima puluh perseratus) dari upah.
2.   Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan perkerjaan terhitung sejak hari pertama pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib.
3.   Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana.
4.   Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud berakhir dan pekerja dinyatakan tidak bersalah, maka perusahaan wajib mempekerjakan pekerja kembali.
5.   Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja dinyatakan bersalah, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang bersangkutan.

Pasal 52
PHK Karena Perusahaan Mengalami Perubahan Status
Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi apabila terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan :
a.       Pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, atau
b.      Perusahaan tidak bersedia menerima karyawan di perusahaannya.

Pasal  53
PHK Karena Perusahaan Melakukan Efisiensi 
Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi.

Pasal 54
PHK Karena Perusahaan Tutup/Pailit
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dan atau perusahaan pailit.

Bagian Ketiga
Pasal 55
Uang Pesangon,
Uang Penghargaan Masa Kerja dan Pengganti Hak
1.   Uang pesangon adalah pemberian berupa uang dari perusahaan kepada pekerja sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja.
2.   Uang P.M.K (Penghargaan Masa Kerja) adalah pemberian berupa uang dari perusahaan kepada pekerja sebagai penghargaan berdasarkan masa kerja akibat adanya pemutusan hubungan kerja.
3.   Penggantian hak adalah pemberian berupa uang dari perusahaan kepada pekerja sebagai pengganti istirahat tahunan, istirahat panjang, biaya perjalanan pulang ke tempat dimana pekerja diterima bekerja, fasilitas pengobatan, fasilitas perumahan sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja.
4.   Besar uang pesangon yang diberikan menurut jenis penyebab Pemutusan Hubungan Kerja akan diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 56
Besarnya Uang Pesangon,
Uang Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Biaya
1.   Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak dibayarkan satu kali dan sekaligus yang dilakukan pada saat pemutusan hubungan kerja berlaku yang besarnya adalah kelipatan upah bulanan berdasarkan banyaknya masa kerja pada saat pemutusan hubungan kerja tersebut.
2.   Ketentuan besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai dengan Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:
a.   Besarnya uang pesangon ditetapkan paling sedikit sebagai berikut :
Masa kerja kurang dari 1 tahun
1 bulan gaji
Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun
2 bulan gaji
Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun
3 bulan gaji
Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun
4 bulan gaji
Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun
5 bulan gaji
Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun
6 bulan gaji
Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun
7 bulan gaji
Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun
8 bulan gaji
Masa kerja 8 tahun atau lebih
9 bulan gaji

b.      Besarnya uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut :
Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun
2 bulan gaji
Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun
3 bulan gaji
Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun
4 bulan gaji
Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun
5 bulan gaji
Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun
6 bulan gaji
Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun
7 bulan gaji
Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun
8 bulan gaji
Masa kerja 24 tahun atau lebih
10 bulan gaji

c.   Penggantian hak ditetapkan sekurang-kurangnya meliputi:
1)      Cuti / istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur
2)      Cuti / istirahat panjang yang belum diambil dan belum gugur
3)      Biaya atau ongkos pulang untuk karyawan dan keluarganya ke tempat dimana pekerja diterima bekerja
4)      Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat
3.   Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
4.   Dalam hal penghasilan karyawan dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebuan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.
5.   Dalam penghasilan dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.
6.   Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan penghasilan didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
BAB XI
MASA BERLAKUNYA DAN PERUBAHAN
PERATURAN PERUSAHAAN
Pasal 57
Masa Berlaku
1.      Peraturan Perusahaan berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan 19 Oktober 2012.
2.      Perusahaan dapat mengadakan perubahan, penambahan maupun pengurangan terhadap peraturan ini bila dianggap perlu, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 58
Perubahan
1.      Perubahan dilakukan oleh Direksi dengan memperhatikan aspirasi yang ada di lingkungan pekerja, kondisi perusahaan serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2.      Pelaksanaan teknis dan hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan perusahaan ini akan diatur tersendiri dengan surat keputusan Direksi.
3.      Peraturan perusahaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4.      Apabila dalam Peraturan Perusahaan ini terdapat persyaratan kerja yang kurang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka persyaratan kerja tersebut batal demi hukum dan yang diberlakukan adalah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di buat di : Semarang.
Tanggal   : 19 Oktober 2010.

DIREKTUR UTAMA


JEFRI ERA PRANATA, S.H.

    

1 komentar:

  1. Jam kerja adalah 40 Jam selama seminggu.
    Jadwal jam kerja biasa setiap hari senin sampai dengan minggu dalam seminggu adalah sebagai berikut :
    a. Hari Senin sampai dengan Minggu : Jam 08.30-17.30
    Istirahat : Jam 12.00-13.00
    b. Kecuali Hari Jumat : Jam 08.30-17.30
    Isrirahat : Jam 11.30.13.00

    Apakah jam kerjanya tidak melebihi 40 jam menurut perhitungan saya seminggu waktu kerjanya adalah 55.30 menit apakah kelebihan waktu tersebut masuk jam lembur

    BalasHapus